topmetro.news, Bogor – Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan SH MH bersama rombongan Komisi XIII DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Sentul Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/8/2025).
Dalam kunjungan ini, mereka juga menggelar Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono SIK MH beserta jajaran, di Ruang Rapat BNPT.
Di hadapan para anggota DPR RI, Kepala BNPT menyampaikan beberapa penjelasan terkait mekanisme kerja dan efektifitas BNPT dalam mencegah dan memetakan serta menanggulangi terorisme.
Rekomendasi
Pada kesempatan itu, dalam rapat tersebut, Dr Maruli Siahaan menyampaikan lima rekomendasi, di antaranya, perlu penguatan dan pemisahan mandat. Misalnya, mendirikan Deputy Pencegahan secara mandiri (tanpa digabung proteksi/deradikalisasi). Sehingga memiliki fokus penuh terhadap mitigasi risiko dini, deteksi ideologi radikal, dan respons cepat terhadap potensi penyebaran terorisme.
Dasar argumentasi adalah Undang-Undang No 5 Tahun 2018 yang mengamanatkan BNPT fokus pada pencegahan. “Struktur harus mencerminkan amanat ini agar efektif dan terukur,” kata legislator dri Dapil Sumut 1 ini.
Selanjutnya Dr Maruli merekomendasikan penguatan peran Fasilitator Daerah (Fasda) melalui pedoman operasional yang baku (SOP), prosedur pelaporan terintegrasi, serta pelatihan berjenjang. Menambah jumlah provinsi: Perkembangan dari 3 ke 5 provinsi (menambah Jabar dan Jateng), menunjukkan potensi ekspansi ke wilayah lain dengan risiko tinggi.
“Program Sinergisitas harus terus diperluas secara proporsional dan disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah,” jelasnya.
Dr Maruli juga merekomendasikan percepatan operasionalisasi pusat dengan dukungan anggaran dan legal formal. “Integrasi data real-time dari pusat dan daerah melalui sistem informasi terpadu, sehingga Deputy Pencegahan dan Tim Fasda memiliki akses cepat dan andal,” kata politisi Partai Golkar ini.
Rekomendasi lainnya adalah, peningkatan kolaborasi lintas sektor melalui memorandum of understanding (MoU) khusus untuk pencegahan, terutama di level daerah. “Optimalisasi Pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, ormas, akademisi, media lokal untuk memastikan pesan deradikalisasi dan moderasi beragama menyatu dalam masyarakat,” urainya.
Serta rekomendasi terakhir adalah, membangun sistem pertukaran data cepat antardaerah dan nasional, serta integrasi dengan Interpol/negara Asean. “Kerja sama Asean bisa difokuskan untuk ‘joint investigation’, ‘joint operation’, dan ‘capacity building’—reguler dan terstruktur,” tutup Dr Maruli Siahaan.
penulis | Raja P Simbolon
